Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Bontang -Dalam rangka memastikan kesiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) Kota Bontang melaksanakan Safari Forkopimda pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024, pukul 21.00 Wita.
Acara yang bertujuan untuk memonitor kesiapan TPS ini melibatkan sejumlah tokoh penting di Kota Bontang, termasuk Kepala Kepolisian Resort (Kapolres), Komandan Kodim (Dandim), Kepala Kejaksaan Negeri, dan pejabat daerah lainnya.
Safari Forkopimda dimulai dari satu TPS ke TPS lainnya, dengan tujuan mengamati dan mengevaluasi kesiapan serta kelengkapan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kelancaran proses pemungutan suara.
Kegiatan ini juga memberikan kesempatan kepada Forkopimda untuk berinteraksi langsung dengan petugas TPS, memberikan motivasi, serta menanggapi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaan Pemilu 2024.
Selama safari, Forkopimda Kota Bontang memberikan perhatian khusus terhadap beberapa aspek, antara lain:
Kelengkapan Logistik: Memastikan semua logistik pemilu, seperti surat suara, kotak suara, dan perlengkapan lainnya, telah tersedia dan dalam kondisi baik.
Sistem Keamanan: Mengevaluasi langkah-langkah keamanan yang telah diimplementasikan di sekitar TPS untuk memastikan suasana yang aman dan nyaman bagi pemilih.
Kesiapan Petugas TPS: Memeriksa kesiapan petugas TPS, termasuk pengetahuan mereka tentang tata cara pemungutan suara dan penanganan situasi darurat.
Fasilitas Pemilih: Meninjau fasilitas yang disediakan untuk pemilih, termasuk aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.
Dalam pernyataannya, Ketua Forkopimda Kota Bontang menyampaikan harapannya agar pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan dengan tertib, aman, dan demokratis. “Kami berharap, partisipasi masyarakat dalam pemilu ini semakin tinggi, dan prosesnya dapat berjalan dengan baik tanpa kendala berarti,” ujar Ketua Forkopimda.
Safari Forkopimda ini diharapkan menjadi upaya konkret dalam memastikan bahwa Pemilu 2024 di Kota Bontang berlangsung sesuai dengan standar demokratis dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait keberlangsungan proses demokrasi di daerah ini.
Humas Polda Kaltim
