Tribratanews.kaltim.polri.go.id, Samarinda – Seluruh pimpinan Satker dan Subsatker Polresta Samarinda dan Polsek Jajaran mengikuti Sosialisasi Dipa Penyerahan Rendisgar dan menandatangi pakta integritas dalam rangka pengelolaan DIPA T.A. 2024 mendatang. Penandatangan pakta integritas ini diikuti oleh para pejebat utama, Kabag, Kasat dan Kapolsek Jajaran, Rabu (20/12/2023).
Kapolresta Samarinda Kombes Pol. Dr. Ary Fadli, S.I.K.,M.H.,M.Si. dalam sambutannya menegaskan, sosialisasi dan penandatangan pakta integritas ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Polri khusunya Polresta Samarinda.
“Sebelum ditandatangani, tadi telah telah dibacakan Pakta Integritas terlebih dahulu sehingga masing-masing memahami isi dan besaran anggaran yang akan di terima untuk kegiatan operasional tahun 2024 mendatang,” tegasnya.
Pakta Integritas itu sendiri berisi tentang janji dan komitmen yang berawal dari diri sendiri, agar tidak melakukan perbuatan tercela maupun penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan institusi.
Setiap anggaran Negara yang diberikan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dan penyaluran anggaran sesuai dengan peruntukannya dan menjaga komitmen bersama dalam rangka mewujudkan Polresta Samarinda yang Bersih, Transparan dan Berintegritas.
Pihaknya juga menekankan agar anggaran yang nantinya akan diterima benar-benar dimanfaatkan seluas-luasnya untuk kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pengawasan dan pertanggungjawaban dari masing-masing pengguna anggaran.
” Saya selalu mengingatkan dan menekankan agar masing-masing Satker agar segera membuat perencanaan kerja secara detail selama satu tahun kedepan. Pastikan juga Perwabku dan administrasinya. Untuk Bagren, silahkan dipandu dan lakukan evaluasi secara rutin,” tutupnya.
Pihaknya menekankan agar dalam pengelolaan anggaran tetap mempedomani tata cara kelola termasuk didalamnya adalah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, mendukung terpenuhinya efektivitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi sehingga penyerapan anggaran bisa maksimal dan output-nya bisa di rasakan masyarakat.
Humas Polda Kaltim
